Dengarkanlah Suara Kami

Sebagaimana kita ketahui, Kabupaten Banyuwangi mempunyai APBD yang cukup besar. Namun sudahkah itu dinikmati oleh rakyat dan kesejahteraan rakyat menjadi urusan utama Pemerintah Abdullah Azwar Anas - Yusuf Widyatmoko?

Pada saat kampanye Pilbup kemarin, Pasangan  Abdullah Azwar Anas - Yusuf Widyatmoko mengusung jargon kampanye/slogan Mewujudkan Banyuwangi Yang Lebih Baik. Terus terang saja sebagai rakyat Banyuwangi, kami masih ingat dengan slogan tersebut. Maka setelah seratus hari menjabat, apakah jargon kampanye/slogan tersebut diusahakan untuk diwujudkan?

Kami tahu pasti kehidupan rakyat miskin di Kabupaten Banyuwang. Pemukiman kumuh adalah tempat kawan-kawan kami tinggal. Rakyat miskin di Lingkungan Ujung RT.03 RW.01 Kelurahan Kepatihan Kecamatan Banyuwangi (yang tinggal dekat muara) mengeluh tentang rencana penggusuran karena adanya proyek jalan lintas timur (JLT). Penggusuran merupakan perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan. Sebab perlakuan semena-mena terhadap rakyat miskin rasanya terlalu keji. Bukan apa-apa, jika disadari, pemerintah selama ini belum maksimal dalam membangun perumahan untuk rakyatnya, termasuk rakyat yang digusur.

Pembangunan (tidak terkecuali pembangunan perumahan) tidak lagi bersandar pada nilai-nilai Pancasila dan amanat UUD 1945. Selama ini, yang terlihat bahwa pembangunan perumahan justru berjalan di atas nilai-nilai materialistis. Maka konsekuensinya, mereka yang memiliki uang (berduit) yang mampu membeli perumahan.

Solusi atas perumahan yang dapat kami sarankan diantaranya: peran pemda sebagai pembangun, fasilitator, atau pengendali pembangunan perumahan, harus maksimal. Pemda harus memiliki bank tanah. Dalam rencana umum tata ruang harus ada pemetaan yang jelas dan tegas, misalnya, ada wilayah yang ditetapkan untuk pembangunan rumah bagi orang miskin. Selain itu alokasi anggaran perumahan untuk rakyat dalam APBD harus ditingkatkan hingga 15%.

Urusan pedagang kaki lima dan asongan. Sampai saat ini belum ada kebijakan yang cukup berarti bagi perbaikan nasib sektor Informal (PKL & asongan). Janji menata sektor informal hanya janji belaka. Faktanya bukan penataan yang didapatkan oleh sektor informal (PKL & Asongan), melainkan penggusuran. Terus terang kami tak habis pikir, Pemerintah Abdullah Azwar Anas – Yusuf Widyatmoko seperti tak memiliki kecerdasan untuk meningkatkan kesejahteraan PKL & asogan. Ketiadaan program pemberdayaan PKL juga telah menjadikan PKL sebagai sasaran pemerasan oleh oknum petugas  melalui penarikan retribusi setiap hari.

Dari tahun ke tahun lowongan kerja di Kabupaten Banyuwangi tidak sebanding dengan pencari pekerjaan. Fakta ini menunjukan bahwa tidak ada kemajuan yang sangat penting dalam hal penyediaan lapangan kerja bagi pengangguran. Pantas saja jika pemuda-pemuda miskin yang tak bermodal untuk membuka usaha kaki lima atau asongan maupun menjadi pengamen di lampu merah dan bus.

Pedekatan Pemerintah Kabupaten Banyuwang untuk mengatasi pengamen tak jauh berbeda seperti pemukiman kumuh dan PKL. Bukannya menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya malah menangkapi dan menggaruk. Cara demikian jelas bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Untuk mengatasi pengamen sederhananya bisa saja Bupati memberlakukan peraturan kepada pengelola pasar moder, tempat hiburan/wisata, pengelola bus dan kapal feri agar ikut bekerja membantu memberdayakan pengamen dengan meningkatkan skil para pengamen dan menyediakan ruang untuk mengamen.

Urusan Kesehatan. Kebijakan kesehatan yang pro rakyat miskin merupakan strategi dalam pengentasan kemiskinan di daerah perkotaan. Meski Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah menyelenggarakan program kesehatan gratis sejak era Pemerintahan Bupati Ratna Ani Lestari. Namun faktanya masih banyak warga miskin yang dipungut biaya dan kesulitan berobat.

Urusan Pendidikan. Setelah lebih dari enam puluh lima tahun merdeka, pendidikan ternyata masih belum sepenuhnya dapat dinikmati oleh masyarakat Banyuwangi. Bahkan beberapa tahun ini pendidikan yang bermutu dirasakan semakin mahal, tidak terjangkau oleh sebagaian besar warga miskin. Pemerintah Abdullah Azwar Anas - Yusuf Widyatmoko masih mendukung privatisasi pendidikan dengan mendorong sekolah-sekolah negeri menjadi RSBI (Rintisan Sekolah Berstandar Internasional) dan SBI (Sekolah Berstandar Internasional). Meski Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah menyelenggarakan program pendidikan gratis sejak era Pemerintahan Bupati Ratna Ani Lestari, tetapi perjalanan program ini dapat dikatakan belum sepenuhnya berhasil.

Komitmen mewujudkan pendidikan gratis tak cukup hanya menggratiskan biaya pendidikan dari jenjang SD sampai SMU tetapi Bupati bersama DPRD perlu menyusun regulasi pendidikan gratis bagi anak-anak rakyat miskin dari mulai pendidikan anak usia dini (PAUD/TK) hingga perguruan tinggi.

Kritik kami terhadap Pemerintah Abdullah Azwar Anas - Yusuf Widyatmoko sederhana: Berhentilah berpikir bahwa rakyat miskin terlalu bodoh untuk diajak berbicara. Sekali dua kali mungkin mereka diam saja ketika mendapatkan perlakuan yang tidak adil sebagai warga negara. Tetapi entah yang selanjutnya. Mereka mungkin akan mendatangi Kantor Pemkab meminta bertemu dengan Pak Abdullah Azwar Anas ataupun Pak Yusuf Widyatmoko untuk berbincang, berkeluh kesah, memprotes dan sebagainya.