Kabupaten Banyuwangi, Penanggulangan Kemiskinan, dan Rakyat Miskin.

Ditulis oleh Wuna H. Kusuma

Kabupaten Banyuwangi sebagai wilayah yang berada di ujung timur pulau jawa secara umun mempunyai potensi alam yang cukup besar. Mulai dari lahan pertanian, perkebunan, pertambangan dan wilayah pantai yang membentang luas. Artinya daerah ini memiliki banyak potensi yang bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan penduduknya.

Ditengah banyaknya potensi alam di Banyuwangi, jumlah penduduk miskinnya justru terus bertambah. Pertambahan jumlah penduduk miskin di Banyuwangi terjadi akibat kenaikan harga BBM dikarenakan harga kebutuhan pokok juga semakin mahal.

Jumlah penduduk miskin di Banyuwangi menurut data BPS tahun 2007 sebesar 157.347 KK atau sekitar 460.000 jiwa yang tersebar di 24 kecamatan dengan rincian; hampir miskin 64.649 KK, miskin 65.451 KK dan sangat miskin 27.247 KK. Jika dihitung kasar, angka kemiskinan di Banyuwangi relatif tinggi sebesar 28,75% dari total keseluruhan jumlah penduduk Banyuwangi 1,6 juta jiwa.

Secara umum kemiskinan di Banyuwangi disebabkan oleh kebijakan perekonomian nasional. Namun lemahnya sumber daya manusia (SDM) semakin memperparah kemiskinan. Minimnya lulusan pendidikan formal juga memicu banyaknya angka kemiskinan. Data tahun 2006, penduduk Banyuwangi kebayakan hanya tamatan SD/MI yang mencapai 33,93%, tamatan SMP/MTS/sederajat 17,09%, tamatan SMA 9,37%, tamatan SMK 5,15% dan tamatan Perguruan Tinggi hanya 1,56%, sisanya banyak yang tidak tamat atau tidak pernah mengenyam pendidikan formal.

Jumlah pengangguran juga masih tinggi sebesar 9,93%  atau sekitar 34.000 jiwa, disebabkan karena penyerapan kerja yang masih relatif kecil dimana jumlah pegawai di instansi formal hanya sebesar 185.000 jiwa dan sisanya bekerja di sektor informal, bekerja kasar dan menjadi TKW. Jumlah pengangguran juga masih tinggi sebesar 9,93%  atau sekitar 34.000 jiwa, disebabkan karena penyerapan kerja yang yang masih relatif kecil dimana jumlah pegawai di instansi formal hanya sebesar 185.000 jiwa dan sisanya bekerja di sektor informal, bekerja kasar dan menjadi TKW. 

 
Rakyat & Penanggulangan Kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan tentu sangat tergantung pada komitmen pemerintah daerah (Pemkab). Karena sejak bergulirnya era reformasi terjadi perubahan yang mendasar di tata pemerintahan, dimana sebelunya pada era orde baru (pemerintahan Soeharto) menganut asas sentralistik kini menjadi desentralisasi (otonomi daerah).

Penanggulangan kemiskinan tidak mungkin bersandar semata-mata pada pemerintah (state driven), tanpa keterlibatan rakyat atau komunitas (community engagement). Karena peran sentral pemerintah tanpa diikuti peran masyarakat justru akan menimbulkan permasalahan bagi kelanjutan program penanggulangan kemiskinan, yakni ketergantungan rakyat pada peran pemerintah.

Sehingga sangat penting membangun ruang keterlibatan (engagement) rakyat dalam penanggulangan kemiskinan. Jangan sampai nantinya keterlibatan rakyat hanya dalam “konteks” diundang (invited space) oleh pemerintah daerah dan bukan sesuatu yang muncul dari desakan masyarakat sendiri (popular space). Padahal keterlibatan rakyat dalam penanggulangan kemiskinan tidak hanya semata-mata pada menikmati kebijakan dan pelayanan publik semata. Melainkan keterlibatan untuk menentukan dan merancang kebijakan.

Hal tersebut berulang kali ditegaskan bahwa desentralisasi dan demokrasi di aras lokal membutuhkan terbangunan kekuatan masyarakat sipil (civil society) yang terorganisir, terbuka dan atas prakarsa rakyat, otonom dari pemerintah dan terikat nilai kebersamaan dan solidaritas. Melalui kekuatan masyarakat sipil inilah, rakyat di daerah mempunyai kapasitas untuk terlibat dan bertindak secara kolektif, mampu mempengaruhi kebijakan publik, mampu mengajukan permintaan kepada pemerintah untuk memperbaiki fungsi dan struktur birokrasi serta mendesak kepada pemerintah untuk transparan dan akuntabel (good governance).

Penulis adalah Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Kolektif Aliansi Rakyat Miskin (DPK-ARM) Kab. Banyuwangi