HIMPUN RAKYAT KE DALAM ARM,
BANGUN GERAKAN RAKYAT YANG PARTRIOTIK, DEMOKRATIK DAN MILITAN, GELORAKAN PERJUANGAN MASSA!
Pendahuluan
Atas nama Komite Persiapan Aliansi Rakyat Miskin (KP-ARM), saya mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang telah mengikuti Kongres I ARM. Saya juga mengucapkan terima kasih atas segala bantuan dari segenap anggota, organisasi, paguyuban, kelompok inisiator ARM dan panitia kongres, tanpa bantuan segenap kawan-kawan semua, kongres I ARM takkan terwujud.
Saya mengucapkan terima kasih kepada organisasi-organisasi seperjuangan, para pendukung dan simpatisan ARM, yang kehadirannya bukan hanya berarti setiakawan, tetapi besar artinya bagi suksesnya kongres ini.
Seperti saudara-saudara semua maklum, Kongres I ARM sedianya akan dilangsungkan pada Mei lalu, tetapi karena kurangnya persiapan, maka baru pada bulan September inilah bisa terselenggara. Dalam hal ini KP-ARM sangat menyadari dan koreksi diri karena ada beberapa hal yang menyebabkan pengunduran jadwal Kongres I ARM, antara lain:
Saat ini, ditengah-tengah kuatnya pengaruh globalisasi ekonomi yang dikendalikan oleh kaum kapitalis monopoli dunia (imperialisme), ARM perlu lebih menaruh perhatian kepada potensi revolusioner rakyat. ARM harus merebut rakyat dari cengkeraman politik, ekonomi, sosial dan budaya kapitalisme. Imperialisme dengan ekonomi neoliberalnya telah menghisap darah rakyat bertahun-tahun lamanya.
Jika kita belajar dari pengalaman sejarah bahwa sejak berkuasanya rezim orde baru sampai dengan saat ini, gerakan rakyat yang progresif revolusioner yang memperjuangkan demokrasi kerakyatan dan anti-imperialisme, feodalisme dan kapitalis birokrat secara bertahap dilumpuhkan.
Perjuangan rakyat untuk melancarkan perubahan-perubahan sama sekali belum mencapai hasil karena dihambat oleh kekuatan-kekuatan reaksioner yang tidak berorientasi kepada kepentingan rakyat. Kekuatan reaksioner anti-rakyat masih bercokol di berbagai sektor pemerintahan dan institusi politik/ekonomi/sosial, bahkan telah berkolaborasi dengan kaum imperialis untuk lebih menancapkan dominasi penguasaan ekonomi dengan melakukan penghisapan terhadap rakyat dan sumber daya alam Indonesia.
Menghadapi kesemuanya ini, KP-ARM memandang perlu untuk segera melakukan konsolidasi organisasi secara menyeluruh melalui Kongres I ARM sehingga secara kolektif dapat merumuskan program-program organisasi ke depan untuk bersama-sama rakyat memperjuangkan hak-hak demokrasi demi terciptanya cita-cita Demokrasi Kerakyatan, keberberdaulatan di bidang politik, kemandirian di bidang ekonomi dan kepribadian di bidang kebudayaan.
Tema Kongres I ARM: “Himpun Rakyat ke dalam ARM, Bangun gerakan Rakyat yang patriotik, demokratik dan militan, gelorakan perjuangan massa!”. Untuk bisa berhasil membangun gerakan Rakyat yang partriotik, demokratik dan militan, harus menghimpun rakyat ke dalam ARM. Dengan terhimpunnya rakyat ke dalam ARM, maka akan mampu menggelorakan perjuangan massa.
Kongres ini tentu tak cukup mendiskusikan hal-hal yang umum saja, tetapi juga membicarakan hal-hal yang khusus, seperti bagaimana menghimpun rakyat ke dalam ARM, membangun gerakan rakyat yang partriotik, demokratik dan militan, gelorakan perjuangan massa.
Kongres I ini penting bukan saja bagi ARM, tetapi juga bagi seluruh pergerakan di tanah air kita. ARM harus mampu menunjukkan peranan dan perjuangannya sehingga dapat menarik front seluas-luasnya untuk memperjuangkan hak-hak demokratis rakyat. Bagi ARM Kongres I ini bernilai tinggi karena keputusan-keputusannya akan menentukan perkembangan dan peranan ARM lebih lanjut.
Kini kawan-kawan dari Seluruh Banyuwangi dan kawan-kawan seperjuangan dari Kabupaten lain bekumpul untuk mendiskusikan pengalaman-pengalaman selama ini, untuk merumuskan dan menetapkan tugas-tugas mendatang.
Laporan Pertanggungan Jawab KP-ARM kepada Sidang Kongres I ARM, terdiri dari:
- Perkembangan Nasional
- Perkembangan Luar Negeri
- Perkembangan Organisasi
Lampiran-Lampiran:
- Kegiatan-Kegiatan KP-ARM
- Laporan Umum Keuangan (Terpisah dilaporkan oleh Bendara KP-ARM)
- Rencana Program Umum Organisasi (Diusulkan ke Sidang Kongres).
Perkembangan Nasional.
Indonesia adalah negeri setengah jajahan dan setengah feodal.
Fungsi dari negeri setengah jajahan seperti Indonesia pada hakekatnya sama dengan negeri kolonial (jajahan), yaitu sebagai tempat penanaman modal, pasar, sumber tenagakerja yang murah dan sumber bahan produksi bagi imperialis. Dominasi imperialisme di Indonesia dimulai atau dipelopori oleh rezim orde baru (soeharto). Melalui globalisasi ekonomi pasar, liberalisme perdagangan, imperialis melaksanakan agenda neo-liberalisme melalui badan-badan internasional yang dikuasainya seperti Bank Dunia, WTO, ADB dan perusahaan-perusahaan transnasional (TNCs/MNCs).
Dominasi Imperialisme di negeri kita, dengan jelas terlihat pada ketergantungan finansial terhadap pinjaman luar negeri (hegemoni utang) dan dikuasainya berbagai sektor ekonomi oleh modal asing. Hal ini terlihat lebih jelas lagi bagaimana ketergantungan penguasa sekarang ini kepada imperialis yang diwujudkan dalam UU Penanaman Modal. Bangsa Indonesia benar-benar telah menjadi bangsa terjajah, sedangkan pemerintah menjadi komprador yang mengabdi kepada imperialis.
Dalam mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi dan menutup defisit anggaran yang terjadi setiap tahun, pemerintah terpaksa harus mengusahakan pinjaman-pinjaman luar negeri. Sampai akhir 2006, utang luar negeri Indonesia berjumlah sekitar 125 milyar dolar AS dan akan terus bertambah diwaktu mendatang.
Modal asing menjadi sesuatu yang amat didambakan dan diberikan fasilitas. Disamping industri hulu di sektor minyak dan gas bumi, modal asing juga sudah mulai beroperasi dan menguasai industri hilir. SBPU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) yang semula tidak diperbolehkan dimasuki modal asing, kini diperkenankan.
Sektor pertambangan yang merupakan sektor vital dalam perekonomian negeri kita sudah hampir seluruhnya dikuasai oleh modal asing. PT Freeport Indonesia, tambang mas raksasa di Timika (Papua) adalah penanam modal asing pertama sesudah dikeluarkannya UU No.1/1967. Ratusan ton bahkan lebih emas, perak dan tembaga diangkut ke luar negeri dengan meninggalkan kerusakan lingkungan (ekologi) seluas 200 km2. Ironisnya, kontraknya diperpanjang delapan tahun sebelum habis masanya.
Modal asing dengan rakus merambah industri kimia, industri semen, industri dan peralatan telekomunikasi, penerbangan, pengelolaan dan jasa air bersih serta industri ritel (mal, super-market). Pemilikan asing itu tidak terbatas pada industri manufaktur, pertambangan tetapi telah meluas ke industri jasa, khususnya jasa perbankan. Sebagian besar dari aset perbankan di negeri kita dimiliki oleh bank asing dan telah meruntuhkan dominasi bank BUMN. Bank-bank asing ini bukan hanya memiliki aset yang besar, melainkan juga menghimpun dana pihak ketiga (masyarakat) melampaui pencapaian bank BUMN. Bank-bank inilah yang ikut merangsang konsumerisme masyarakat kita dengan kebijaksanaan penyaluran kreditnya bukan terutama kepada sektor riel (produktif), melainkan untuk kebutuhan konsumtif.
Di samping penanaman modal secara langsung dengan mendirikan perusahaan baru, maka modal asing mengalir ke negeri kita juga melalui privatisasi atau swastanisasi perusahaan negara (BUMN). Swastanisasi perusahaan negara adalah salah satu bentuk liberalisasi ekonomi. Privatisasi yang dilakukan atas BUMN terutama didorong juga untuk mendapatkan uang tunai guna menutup defisit anggaran belanja Negara.
Swastanisasi bukan lagi dipertanyakan, melainkan harus dilawan, karena ia merupakan salah satu bentuk liberalisasi ekonomi yang muaranya pengukuhan dominasi imperialisme di dalam negeri.
Di samping dominasi imperialisme, terdapat sisa-sisa feodalisme di Indonesia dalam bentuk penghisapan cara feodal, juga monopoli tanah oleh para tuan tanah yang sampai kini belum dihapus. Masuk dan meluasnya kapitalisme ke pedesaan, mengakibatkan terjadinya perubahan yang signifikan dalam hubungan produksi di pedesaan. Imperialisme mempertahankan sistem feodalisme dan menggunakannya sebagai dasar penghisapan kapitalisme di pedesaan.
Penguasa yang lahir dan tumbuh dalam sistem ekonomi neo-liberalisme akan mengabdi kepada sistem ekonomi yang melahirkannya, dan akan terus berusaha mempertahankan dan mengembangkannya. Sistem neo-liberalisme dengan sisa-sisa feodal inilah yang menjadi penyebab penderitaan dan kemelaratan rakyat.
Perjuangan selanjutnya adalah bagaimana mengubah secara fundamental masyarakat Indonesia yang setengah jajahan dan setengah feodal untuk menjadi negeri yang merdeka penuh dan demokratis.
Dengan dikuasainya sektor ekonomi nasional oleh imperialisme asing, bekerja sama dengan pemerintahan komprador yang telah menjadi kaki-tangan imperialisme asing tersebut untuk menghisap kekayaan alam dan tenaga kerja Indonesia, mengakibatkan penderitaan kemiskinan bagi mayoritas rakyat Indonesia.
Gelombang bencana demi bencana menerpa tanah air dan rakyat Indonesia. Susul menyusul bergantian, bencana tsunami, gempabumi, letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan, dan terakhir ini lumpur Lapindo. Sejak tsunami di Aceh dan Sumatera Utara sampai belakangan ini lumpur lapindo di Sidoarjo Jawa Timur, ribuan rakyat yang meninggal. Ribuan orang lainnya yang menjadi pengungsi, kehilangan sanak saudara dan kerabat serta hilangnya harta-benda.
Sudah hampir satu dasawarsa perjalanan reformasi di Indonesia yang dimulai tahun 1998 sampai dengan saat ini, sudah empat kali terjadi pergantian pemerintahan, namun kehidupan ekonomi rakyat semakin bertambah sulit. Rakyat bukan saja didera oleh bencana alam, bahkan lebih dahsyat lagi dilanda bencana kemiskinan.
Daya beli, kualitas hidup dan perekonomian rakyat semakin merosot. Hampir 50% rakyat Indonesia, atau sekitar 100 juta lebih jiwa, hidup dalam kemiskinan dengan penghidupan jauh dibawah standar hidup layak, akses kesehatan dan pendidikan sangat minim. Kemiskinan dan pengangguran menghimpit sebagian besar rakyat Indonesia.
Investasi modal asing yang digembar-gemborkan akan meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam kenyataannya adalah sebaliknya. Lihat saja PT Freeport yang meraup keuntungan luar biasa, padahal rakyat Papua banyak yang busung lapar. Malah belakangan ini para pekerja Freeport melancarkan pemogokan menuntut peningkatan kesejahteraan. Di kota-kota besar kehidupan ekonomi kaum buruh dan miskin kota semakin terhimpit oleh beratnya beban ekonomi karena rendahnya upah, PHK, pengangguran dan penggusuran. Kelangkaan minyak tanah di berbagai daerah, bahkan di daerah penghasil minyak di Pekanbaru, bisa lenyap dari peredaran, dan kalaupun ada, Rakyat harus berjam-jam antri untuk dapat membelinya. Bukankah Pasal 33 UUD 1945 mengamanatkan bahwa semua kekayaan alam Indonesia di darat, laut dan udara harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan Rakyat Indonesia?
Generasi muda yang bekerja di pabrik-pabrik selalu dihantui dengan habisnya masa kontrak kerja sebagai akibat diberlakukannya aturan tentang buruh kontrak. Generasi muda yang masuk bekerja di salah satu pabrik diharuskan melalui badan penyalur kerja. Badan penyalur tenaga kerja ini melakukan tawar menawar upah dan masa waktu kerja kontrak. Rendahnya upah buruh di Indonesia mengakibatkan banyak tenaga kerja rendahan yang bekerja di luar negeri. Ironisnya banyak tenaga kerja yang terjebak oleh permainan perusahaan penyalur tenaga kerja dan agen-agennya sehingga di luar negeri tenaga kerja ini diperlakukan sewenang-wenang, ditelantarkan bahkan ditangkap dan dipulangkan ke Indonesia dengan tuduhan tenaga kerja ilegal. Untuk membela dan melindungi tenaga kerja Indonesia ini, PPI harus aktif bekerja sama dengan ormas-ormas buruh.
Kaum buruh tidak berdaya menghadapi kesewenangan pengusaha. Pada kenyataannya, Pemerintah lebih memperhatikan kepentingan pengusaha ketimbang melakukan perlindungan terhadap kepentingan kaum buruh dan miskin kota. Organisasi kaum buruh masih terpecah-pecah. Kesadaran dan gerakan kaum buruh, sebagai salah satu tenaga produktif di Indonesia, sampai saat ini baru sekitar kurang dari 10 % jumlah kaum buruh di Indonesia yang sudah mengorganisir diri di dalam organisasi-organisasi massa buruh. Mayoritas kaum buruh belum menyadari dan belum mampu menggali akar kekuatan dalam dirinya yaitu suatu kekuatan yang lahir dari proses produksi industri modern dan masih terjebak pada akar sosial yang berdasar pada kehidupan sebagai kaum miskin kota. Hanya sebagian kecil yang mulai sadar dan mulai mengembangkan dirinya di dalam organisasi massa buruh yang berpikiran maju.
Sulitnya mencari lapangan kerja di perkotaan maupun di pedesaan adalah salah satu masalah yang dihadapi generasi muda sekarang ini. Di desa-desa banyak buruh tani yang tidak setiap hari bisa kerja. Tani miskin yang bekerja di tanahnya sendiri, hasilnya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga harus menjadi buruh untuk menutupi kebutuhannya.
Nasib kaum tani yang berjumlah 70% dari jumlah penduduk yang merupakan mayoritas rakyat, hidup di desa-desa dalam kemiskinan dan 70 % nya dari jumlah kaum tani tersebut adalah buruh tani. Kondisi kehidupan kaum tani di desa selain mengalami penghisapan dari tuan tanah desa diperparah lagi dengan penghisapan dari tuan tanah-tuan tanah kota seperti lintah darat dengan praktek kredit yang mencekik kaum tani, tukang ijon, aparat yang diperalat oleh pengusaha perkebunan, militer dan perhutani dengan menggusur paksa lahan-lahan pertanian para petani, serta para birokrat yang mengkorup KUD.
Kemiskinan yang menimpa rakyat telah membatasi kemampuan mereka menyekolahkan anaknya. Biaya sekolah amat tinggi dibandingkan dengan kemampuan rakyat untuk membayarnya. Akibatnya ratusan ribu siswa SD, SMP dan SMA yang putus sekolah.
Mutu pendidikan pun jauh di bawah standar, kualitas pendidikan tidak merata bukan saja secara nasional tetapi juga antar daerah sendiri. Ada sekolah yang menjadi unggulan (RSBI dan SBI), tetapi banyak sekolah-sekolah lainnya yang amat ketinggalan. Dalam keadaan mutu yang tidak merata itu pemerintah memaksakan untuk adanya ujian nasional. Tidak syak lagi, mutu terkait dengan tenaga pengajar dan kurikulum yang disusun. Karena itu seyogyanya mutu guru harus ditingkatkan lebih dahulu, hingga mutu menjadi merata. Ironisnya, lembaga pendidikan guru ditiadakan oleh pemerintah dan dijadikan Universitas.
Konflik dan perjuangan di dalam masyarakat Indonesia dapat kita bagi atas :
- Perebutan kepentingan di antara para elit politik untuk berkuasa.
Ditengah-tengah kehidupan rakyat yang semakin melarat, para elit politik mengumbar janji akan memperjuangkan nasib rakyat dan membela nasib rakyat melalui fraksi-fraksinya di Parlemen, tetapi pada kenyataannya adalah untuk bagaimana para elite politik merebut kekayaan melalui perebutan posisi sebagai penguasa di instansi-instansi pemerintah, Badan-Badan Usaha Milik Negara, Gubernur, Bupati sampai Kepala-Kepala Desa, dan sebagainya. Demikianlah dasar pandangan serta metode yang digunakan oleh para elit tersebut yang telah menjadi kapitalis birokrat dan dari sinilah mereka menuai hasil yang konon adalah sebagai berkah yang dilindungi undang-undang, dengan memberikan kemudahan-kemudahan bagi investor asing maupun dalam negeri yang pada hakekatnya adalah komprador-komprador.
Pertarungan memperebutkan posisi ini telah menimbulkan konflik-konflik bernuansa politik di dalam masyarakat, terutama menjelang pemilihan-pemilihan, baik pemilihan umum, pemilihan presiden maupun pemilihan gubernur, bupati sampai pemilihan kepala desa, serta persaingan memperebutkan lahan-lahan ekonomis bagi pengusaha.
- Perjuangan massa rakyat
Aksi-aksi yang dilancarkan massa rakyat adalah aksi yang pada hakekatnya untuk menuntut keadilan dalam rangka memperjuangkan nasibnya dari penghisapan maupun penindasan. Perjuangan yang dilancarkan oleh kaum buruh menuntut kenaikan upah yang tidak sesuai maupun tunjangan lainnya yang tidak dipenuhi oleh pengusaha di kota-kota, dilangsungkan dengan cara-cara damai.
Sedang pada saat tanah maupun rumah rakyat yang dirampas ataupun digusur oleh aparat, kaum tani maupun rakyat yang terampas hak-haknya pun mengadakan perlawanan-perlawanan sampai pada bentrokan-bentrokan seperti yang terjadi dimana-mana. Demikian juga di kota-kota terjadi bentrokan-bentrokan ketika aparat mengadakan penggusuran secara paksa terhadap pedagang kaki lima.
Aksi-aksi dengan kekerasan ini dipicu oleh keadaan tidak stabilnya sistem yang menyapu seluruh kepulauan di Indonesia, seperti aksi-aksi rakyat Papua melawan tindakan sewenang-wenang Freeport di Papua, aksi-aksi di Mataram dan perjuangan rakyat ketika tanahnya dirampas untuk dijadikan lapangan terbang di Nusa Tenggara Barat, aksi-aksi menentang perampasan lahan kayu jati di Muna Sulawesi Tenggara, aksi-aksi rakyat menuntut ganti rugi akibat bencana Lumpur Lapindo Brantas di Jawa Timur, aksi-aksi kaum tani di Banyuwangi, Sambirejo, Sragen, aksi sekitar 12.000 kaum Nelayan pesisir pantai Batang, Kendal, Jawa Tengah, aksi-aksi menuntut penutupan lahan pembuangan sampah di Bojong, Bogor, Jawa Barat, aksi kaum tani melawan penggusuran pemukiman kaum tani di Tulang Bawang, Lampung, aksi-aksi kaum tani di Labuhan Batu dan Tapanuli Selatan yang tanahnya dirampas oleh pengusaha untuk areal perkebunan kelapa sawit serta aksi-aksi menentang perambahan hutan kayu di lokasi Indorayon, Sumatera Utara dan lain sebagainya. Termasuk pada kategori ini adalah aksi-aksi reform, aksi-aksi mahasiswa. Dari uraian di atas maka dapat kita simpulkan bahwa ada ribuan kasus tanah, perampasan tanah yang terjadi di pedesaan yang menuntut untuk diselesaikan. Hal ini telah menempatkan masalah agraria di pedesaan memegang peranan yang strategis sedang di perkotaan sebagai peran taktis.
Kondisi masyarakat yang semakin hari semakin berat dan tidak adanya titik terang tentang masa depan yang menjamin kesejahteraan rakyat maka Perjuangan ARM menggariskan tujuan dengan jelas yaitu dengan jalan berjuang untuk mencapai tujuan Demokrasi Kerakyatan.
Inilah antara lain tantangan-tantangan yang harus dijawab oleh ARM. Kongres I ARM ini merupakan momentum penting bagi para aktivisnya untuk membulatkan tekadnya dan menjadikan ARM sebagai ormas sejati yang akan memelopori bangkitnya gerakan rakyat.
Perkembangan Luar Negeri.
Perlawanan rakyat anti imperialisme.
Dunia dewasa ini diwarnai oleh arogansi imperialis yang mencanangkan ekonomi kapitalistik melalui neoliberalisme, yang hakekatnya adalah globalisasi sistem kapitalisme untuk mempertahankan sistem kapitalisme tersebut dari proses kebangkrutannya.
Tujuan globalisasi neoliberal adalah :
- Memprioritaskan kepentingan dan keuntungan bisnis-bisnis raksasa;
- Memantapkan kepemilikan kaum kapitalis monopoli atas bisnis dan perdagangan dengan dalih “pasar bebas”;
- Mendapatkan hak kebebasan untuk : menanam modal di manapun dan kapanpun, memproduksi apapun yang menguntungkan serta mendukung negeri-negeri yang menjalankan politik liberalisasi.
Program yang dipaksakan untuk dilaksanakan oleh negeri-negeri yang tunduk dan masuk dalam politik globalisasi neo-liberal adalah :
- Melaksanakan liberalisasi pasar ekonomi dan perdagangan : pembukaan ekonomi suatu negara secara penuh bagi masuknya modal asing, kontrol, campurtangan dan kepemilikan asing.
- Melaksanakan swastanisasi : menjual aset-aset dan perusahaan milik negara kepada bisnis swasta lokal maupun asing
- Melaksanakan deregulasi : menghapus proteksi ekonomi dan subsidi negara kepada rakyat banyak, menghapus peraturan-peraturan yang mengatur harga-harga kebutuhan pokok seperti minyak, listrik, pangan dan kebutuhan dasar rakyat lainnya.
- Korporasi kapitalis monopoli dunia (Trans National Corporation-TNC), Bank Dunia, WTO, ADB dan institusi ekonominya serta komprador dalam negeri, adalah sebagai alat utama di tangan kekuatan imperialis untuk melaksanakan politik globalisasi neo-liberal.
Negeri-negeri yang tidak mau melaksanakan program ini akan diisolasi, diembargo dan diblokade oleh kaum imperialis yang dipimpin oleh imperialis AS. Negeri-negeri yang tidak mau tunduk dengan kehendak kaum imperialis akan diintimidasi, dan dengan berbagai alasan akan dituduh teroris, sarang teroris atau melindungi teroris, memproduksi senjata pembunuh massal ataupun membuat senjata nuklir. Dengan alasan-alasan tersebut, kaum imperialis melegitimasi dirinya dan merasa berhak untuk melancarkan intervensi dan agresi terhadap kedaulatan negeri-negeri yang dimusuhinya. Berbarengan dengan itu, semakin tajam persaingan di antara kaum imperialis untuk memperebutkan daerah-daerah strategis dan daerah-daerah jarahan. Mereka kemudian menggunakan isu perang sebagai pemecahan krisis ekonomi mereka yang parah.
Kaum imperialis yang dipimpin imperialis AS adalah musuh utama rakyat sedunia.
Imperialisme AS adalah sebagai musuh utama rakyat sedunia karena AS merupakan kekuatan utama imperialis khususnya karena kekuatan ekonomi, politik dan militernya. Dalam perjuangan bersama di seluruh dunia, tekanan utama harus ditujukan terhadap AS sebagai kekuatan imperialis nomor satu di dunia sekarang ini termasuk juga di Indonesia.
Perlawanan rakyat sedunia terhadap imperialisme semakin luas.
Perkembangan situasi internasional menunjukkan dengan jelas bahwa tindakan brutal serta arogansi politik hegemoni imperialisme AS mendapat perlawanan yang makin meningkat dan luas dari banyak bangsa dan negara di dunia. Dalam sejarah dunia sampai sekarang, imperialis AS belum pernah mengalami perlawanan dari berbagai rakyat yang seluas sekarang ini. Pamor imperialisme AS mulai tenggelam dan citranya bertambah buruk di mata rakyat-rakyat sedunia. Penghisapan dan penindasan yang dilakukan kaum imperialis dan boneka-bonekanya mendapatkan perlawanan keras dari rakyat di negeri-negeri miskin dan berkembang.
Kita lihat di Amerika Latin kebangkitan rakyat melawan imperialisme dan boneka-boneka kaki-tangan imperialis demikian massif dan dengan lantang melawan imperialis AS. Perjuangan besar rakyat Amerika Latin yang telah mengalahkan pemerintah-pemerintah pro-imperialis, secara signifikan telah memperlemah sistem imperialis. Eksistensi Kuba sebagai negara sosialis yang terus melakukan perlawanan selama 47 tahun menentang imperialis AS, telah memberikan inspirasi kepada rakyat Amerika Latin. Di kawasan Amerika Latin ini, Kuba tidak sendirian lagi dalam menentang imperialis AS. Semangat sosialisme di beberapa negeri Amerika Latin (antara lain di Brazil, Venezuela, Bolivia, Equador, Paraguay, dll) perlu dipelajari secara cermat karena rakyat di kawasan tersebut mendambakan sistem alternatif, bahkan menyatakan hendak membangun “sosialisme abad ke-21” (Venezuela) dan pencanangan “gerakan menuju sosialisme” (Bolivia).
Perlawanan keras terhadap imperialis AS dan sekutunya berlangsung sengit di kawasan Timur Tengah (Irak, Palestina) dan di Asia Selatan (Afghanistan). Di kawasan Asia ini, perjuangan rakyat untuk menumbangkan rezim penguasa yang menjadi boneka dan kaki-tangan imperialis terjadi di Filipina, Nepal dan India.
Demikian juga front luas dan solidaritas rakyat sedunia menentang arogansi, hegemoni dan agresi imperialis AS terjadi dimana-mana bahkan di dalam negeri AS sendiri.
Mengamati perkembangan situasi dunia, ARM menyadari bahwa perjuangan anti imperialisme, neo-liberalisme dan neo-kolonial tidak dapat dilakukan sendiri, tetapi memerlukan solidaritas rakyat internasional untuk bersatu-padu berjuang bagi tercapainya kemerdekaan penuh di bidang politik, ekonomi dan sosial budaya bagi rakyat seluruh negeri. ARM mendukung gerakan solidaritas internasional untuk perjuangan demokrasi dan keadilan sosial, serta perjuangan rakyat sedunia menentang imperialisme dengan politik neoliberalnya.
Perkembangan Organisasi.
Jadikan ARM sebagai pelopor dalam membangun gerakan rakyat progresif.
ARM didirikan pada saat proses reformasi bergulir yaitu pada saat bangsa Indonesia mengalami transisi kepemimpinan, ketika itu ARM melihat bahwa setelah rakyat dalam tekanan dan pembodohan lebih dari 32 tahun pemerintahan keditaktoran Soeharto, membludaknya angka kemiskinan akibat krisis moneter 1997/1998 dan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok dan BBM. Sehingga dalam keadaan ini mendorong adanya usaha untuk membangun aliansi luas dari gerakan pemuda/mahasiswa, buruh, tani, perempuan, miskin kota, sehingga ARM lebih dikenal sebagai organisasi massa multi sektoral.
Dengan adanya momentum itulah ARM dilahirkan dan berdiri di Kabupaten Banyuwangi kemudian dikembangkan di kecamatan-kecamatan sampai tingkat desa/kelurahan.
Dari kegiatan ini, ARM mendapat pengalaman berharga dalam melaksanakan tugas-tugas organisasi.
Tugas umum organisasi adalah :
1. Membangkitkan massa
2. Mengorganisasi massa
3. Memobilisasi massa,
Sebagai organisasi massa yang mendasarkan pada perjuangan rakyat maka tidak boleh tidak kita harus menegaskan bahwa:
- dasar analisa haruslah berdasar pada perjuangan rakyat,
- metodenya garis massa, dan
- bentuk organisasinya adalah organisasi perjuangan.
Perkembangan situasi berjalan begitu cepat, tuntutan perjuangan begitu nyata, sedangkan ARM sebagai ormas belum memenuhi syarat-syarat untuk mampu berperan dalam kancah perjuangan rakyat. Masalah yang kita hadapi masih terlalu besar, masalah 100 juta lebih rakyat Indonesia yang menurut catatan Bank Dunia dalam keadaan miskin, mendambakan perubahan nasib.
Untuk dapat melaksanakan semua tantangan, ARM haruslah memenuhi syarat-syarat organisasinya sebagai organisasi yang mampu membangkitkan massa, mengorganisir massa dan memobilisasi massa, dan pada gilirannya menjadi suatu organisasi yang menyebar, mampu dan siap menghadapi tantangan.
Dapat kita tarik suatu kesimpulan bahwa tugas mendesak organisasi adalah membangun basis-basis massa yang aktif. Dan ini berarti membangun basis massa yang terorganisir dan berkarakter operasional yang dapat dengan mudah dimobilisasi, yang siap memberikan dukungan terhadap setiap aksi protes massa.
Metode Menembus Massa.
Dalam membangun dan mengembangkan kekuatan massa, kita perlu menggaris-bawahi dan mendalami teori yang berkaitan dengan massa dan sudah disampaikan dalam pendidikan-pendidikan ARM.
Massa dapat kita bagi menjadi tiga golongan, yaitu :
1. Massa yang sadar.
2. Massa yang ragu-ragu.
3. Massa yang pasif.
Dalam melakukan analisis sosial haruslah secara lengkap, jangan hanya melihat satu sisi saja. Sebab kalau hanya melihat sisi pasifnya saja dapat menjerumuskan kita pada pendirian putus asa. Sedang kalau hanya sisi yang sadar saja, akan meramal-ramal dan berilusi bahwa yang berkuasa akan segera jatuh, sehingga situasi sudah mendekati terjadinya perubahan. Kalau memandang hanya sisi ragu-ragunya saja, kita tidak akan dapat meningkatkan kesadaran sampai taraf ketegasan. Ketegasan itu lahir dari keyakinan yang mendalam tentang perubahan maupun perkembangan sesuatu yang bersifat pasti.
ARM sebagai organisasi yang mendasarkan diri pada perjuangan massa, diuji untuk mampu menyimpulkan apa yang sangat dibutuhkan oleh massa yang sedang bangkit mengadakan perjuangan. Yang mereka butuhkan adalah garis perjuangan yang sesuai dengan yang mereka hadapi, serta bentuk organisasi yang sangat sesuai dengan bentuk perjuangan yang mereka lancarkan. Perlu pula digaris bawahi bahwa kekuatan organisasi terletak pada kekuatan sumber dayanya, dengan semakin luas jaringannya semakin meningkat pula kemampuan baik sumber dayanya maupun sumber dananya untuk dapat menyelesaikan masalah demi masalah.
Kenyataan bahwa ARM belum mampu secara maksimal memobilisasi, mengorganisasi dan membangkitkan massa. Kelemahan organisasi terletak karena belum mampu mendapat dukungan massa, padahal massa yang berkepentingan tersebut adalah sumber tenaga, sumber logistik termasuk dana. Konsekwensi dari belum terciptanya dukungan massa adalah harus membiayai diri sendiri, yang pada kenyataannya kita selalu menemui kesulitan-kesulitan dalam soal dana, sehingga dapat kita simpulkan bahwa dana untuk kepentingan organisasi terpaksa harus dibiayai oleh aktivis organisasi dibantu oleh para simpatisan, sedang dana perjuangan massa harus dibiayai oleh massa yang bekepentingan. Tanpa aksi membela kepentingan massa, jangan harap akan mendapat dukungan massa dan jangan harap pula mendapat dana perjuangan.
Harus disadari bahwa masalah rakyat adalah menyangkut kepentingan ekonomi rakyat. Jadi rakyat adalah kaum yang berkepentingan untuk perubahan. Jadi hal pokok untuk perubahan ekonomi rakyat, faktor untuk terjadinya perubahan adalah rakyat. Oleh karena itu rakyat sebagai faktor penggeraknya sedangkan organisasi bertugas sebagai front perjuangan untuk memberi garis perjuangan yang sesuai dengan tuntunan perjuangan serta arah yang sesuai dengan kemajuan perkembangan masyarakat karena arah tersebutlah yang sesuai dengan hukum-hukum perkembangan (materialisme dialektika historis).
Di atas telah diuraikan pertama-tama bagaimana pandangan kita terhadap massa, yaitu berdasarkan pandangan obyektif, bagaimana metode menembus massa yaitu dengan garis massa dan bagaimana bentuk organisasi yang sesuai dengan tuntutan perjuangan, yaitu organisasi sebagai alat perjuangan. Namun hal inipun belum menjamin suksesnya setiap pekerjaan, kalau tidak dilaksanakan oleh pimpinan yang benar-benar mampu dan siap. Pimpinan harus selalu dekat dengan massa melalui turun ke bawah dan memberikan tuntunan kongkrit terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi massa.
Untuk mempertahankan kekuatan basis yang sudah terbentuk maka perlu adanya grup-grup massa yang secara teratur mengatur dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan sosial, mendukung setiap aksi protes rakyat, memberikan bantuan kepada rakyat yang sedang ditimpa bencana maupun musibah, mengadakan latihan-latihan ketrampilan dan bela diri, dan secara teratur pula diberikan pelajaran teori tentang hukum-hukum perkembangan.
Kedepan, tugas pokok organisasi adalah menjalin kontak dengan massa yang sudah melakukan aksi dan membangun basis kekuatan utama. Tapi itu bukan berarti pengembangan organisasi ditinggalkan, bahkan dengan berhasilnya pembangunan basis–basis massa akan dapat pula melahirkan organisasi yang didukung oleh basis massa.
Berhubung kondisi dan situasi satu kecamatan dengan kecamatan lainnya tidak sama, maka arah perjuangan yang kita sampaikan bersifat umum. Adalah menjadi kewajiban bagi pimpinan kecamatan sampai desa/kelurahan untuk membuat tuntunan konkrit tentang ”Menghimpun rakyat ke dalam ARM, membangun gerakan rakyat yang patriotik, demokratik dan militan, gelorakan perjuangan massa!”.
Pendidikan
Hal mendasar dalam membangun organisasi massa yang maju terletak pada pendidikan. Hal oleh karenya kedepannya diharapkan untuk membuat kurikulum pendidikan massa yang tentunya tidak sama dengan pendidikan untuk para aktivis ARM. Untuk lebih dapat menjamin berhasilnya pembangunan basis tersebut, di perlukan intensitas propaganda dalam bentuk diskusi, kursus, ceramah, maupun buletin.
Konsolidasi dan Perluasan Organisasi
Konsolidasi dan perluasan organisasi masih belum maksimal. Perluasan anggota masih terkendala dengan stigma kiri yang selama ini sengaja dipropagandakan dan terus menerus dihembuskan oleh Kelompok-kelompok reaksioner anti rakyat terhadap organisasi-organisasi progresif demokratis yang berpihak kepada perjuangan rakyat. Stigma ini harus dilawan dengan menunjukkan keteladanan kita, harus dilawan dengan kontra propaganda. Stigma kiri terhadap gerakan-gerakan progresif adalah politik penguasa, sejak rezim orde baru sampai rezim sekarang, yang sengaja diciptakan dan dihembuskan, dengan tujuan untuk menciptakan ketakutan.
Metode “ketakutan” ini bertujuan untuk melanggengkan kekuasaan. Ketika rakyat sudah ketakutan, penjarahan alam Indonesia bisa berlangsung dengan lancar. Karena rakyat ketakutan maka tindakan-tindakan sewenang-wenang, sah-sah saja untuk dilakukan. Karena masyarakat ketakutan juga maka para pelanggar HAM berat, koruptor dan perampok kekayaan negara bisa kebal hukum (impunitas).
Rencana Program Kerja
Dalam organisasi, penyusunan program kerja merupakan faktor penting. Organisasi tanpa program kerja akan berjalan tanpa arah. Apalagi program kerja bagi organisasi perjuangan merupakan serangkaian rencana kerja yang akan diabdikan kepada kepentingan rakyat secara luas.
Program Kerja akan lebih obyektif disusun berdasarkan hasil evaluasi kerja-kerja sebelumnya, baik kelebihan dan kekurangannya serta melihat tuntutan-tuntutan ke depan. Program kerja merupakan pilar dan tolok-ukur apakah organisasi berjalan sesuai misi dan visinya.
Secara prinsip Program Kerja harus dipimpin oleh kenyataan obyektif bukan lagi dipimpin oleh fikiran-fikiran yang spontan, sehingga program kerja ini benar-benar dapat mengikat seluruh anggota ARM karena benar-
benar dihasilkan dari proses sentralisme demokrasi.
Program Kerja yang akan disusun, maka tugas kedepan diserukan :
1. Setiap Pimpinan Kecamatan, Pimpinan Desa/Kelurahan maupun Pimpinan Sektor/Kelompok ditugaskan untuk membuat tuntunan kongkrit dari hasil-hasil keputusan Kongres.
2. Mendukung secara tertulis ataupun terlibat aktif terhadap aksi-aksi massa yang berorientasi pada aksi sosial ekonomi dan budaya serta menggalang front.
3. Diupayakan agar berperan aktif dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan desa.
4. Dalam kondisi situasional seperti halnya bencana alam baik nasional maupun lokal sangat diharapkan bagi setiap pengurus, anggota, maupun aktivis ARM untuk selalu mengambil inisiatif dan menjadi bagian terdepan membantu korban-korban bencana dengan mendirikan Posko-Posko Bantuan. Kegiatan Posko agar dikaitkan dengan konsolidasi dan perluasan organisasi melalui rekrutmen masyarakat setempat menjadi relawan lokal.
Program Umum
Bidang Organisasi
1. Pimpinan Kabupaten secara sistematis segera meresmikan Pimpinan Kecamatan Persiapan yang sudah ada dilanjutkan dengan pemantapan Pimpinan Kecamatan tersebut.
2. Bagi Pimpinan Kecamatan yang memiliki Pimpinan Desa/Kelurahan persiapan segera untuk diresmikan.
3. Pimpinan Kecamatan menitikberatkan pembangunan basis. Untuk itu Pimpinan Kecamatan harus membangun 3 Pimpinan Desa/Kelurahan dengan syarat terbentuk 3 Pimpinan Dusun/Lingkungan.
4. Pimpinan Desa/Kelurahan yang sudah resmi dan memiliki basis massa anggota supaya membuat buku pendaftaran anggota.
Bidang Kesekretariatan
Pimpinan Kecamatan dan Pimpinan Desa/Kelurahan harus memiliki Sekretariat dengan alamat yang jelas.
Bidang Pendidikan
1. Pimpinan Kabupaten menyelesaikan modul pendidikan.
2. Menyelenggarakan pendidikan di semua tingkat dengan menitik beratkan pada studi kasus, serta pendidikan di tingkat basis misalnya ceramah umum, kursus-kursus rakyat.
3. Mengaktifkan Jurnal atau buletin ARM sebagai media pendidikan dan propaganda.
Bidang Kesenian dan Kebudayaan
1. Setiap Pimpinan Kecamatan diupayakan minimal memiliki 1 buah sanggar dan kesenian rakyat.
2. Setiap Pimpinan Desa/Kelurahan diupayakan minimal menyelengarakan 1 bentuk pelayanan rakyat
Bidang Ekonomi dan Usaha
1. Setiap Pimpinan Kecamatan diupayakan mampu menciptakan usaha-usaha produktif.
2. Mengaktifkan penarikan iuran anggota di semua tingkatan.
3. Pimpinan Kecamatan, Desa/Kelurahan supaya menginventarisasi dan mengoordinasikan para donator dan sumber-sumber pendanaan organisasi.
Bidang Penelitian dan Pengembangan
Melakukan penelitian, analisa dan menciptakan metode-metode pengembangan organisasi yang didasarkan pada laporan-laporan organisasi
Banyuwangi, 12 September 2007,
M. Helmi Rosyadi
Ketua KP-ARM
Komite Persiapan Aliansi Rakyat Miskin
Tidak ada komentar:
Posting Komentar