100 hari & Kepercayaan Publik

Ditulis oleh Silviana (Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak)

100 hari dinilai penting karena dapat menjadi faktor positif bagi pemerintah baru dalam meningkatkan kepercayaan publik. Namun, bila dalam 100 hari tidak direncanakan dengan matang, tidak memiliki program andalan yang dapat meyakinkan publik atas kemampuan pemerintahan baru, maka justru akan menjadi “bumerang” yang akan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kompetensi pemerintah.

100 hari bukan sekadar untuk menancapkan fondasi. Ada dua hal penting. Pertama, 100 hari harus memberikan landasan strategis bagi kebijakan pemerintah. Juga memberikan sinyal bagi masyarakat dan para pelaku usaha terhadap arah kebijakan ekonomi pemerintah ke depan. Kedua, 100 hari juga merupakan berbagai terobosan kebijakan untuk menyelesaikan berbagai masalah jangka pendek. Kemampuan pemerintah dalam memberikan landasan kebijakan dan solusi atas berbagai masalah inilah yang akan meningkatkan keyakinan publik atas kompetensi dan keberpihakan kebijakan dalam pemerintahan selama 5 tahun ke depan.

100 hari akan menjadi fondasi dan memberi signal arah kebijakan selanjutnya. Ternyata, hingga 28 Januari 2011, Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) yang seharusnya menjadi acuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) belum disusun.  Hal tersebut menjadi bukti bahwa penanggulangan kemiskinan bukan menjadi prioritas pemerintahan Abdullah Azwar Anas – Yusuf Widyatmoko.

Saat ini salah satu masalah serius yang menjadi momok masyarakat adalah ancaman dampak negatif investasi asing. Untuk meresponsnya, semestinya pemerintahan Abdullah Azwar Anas – Yusuf Widyatmoko mengutamakan pembagunan perekonomian masyarakat. Sayangnya, dalam program 100 hari, pemerintahan Abdullah Azwar Anas – Yusuf Widyatmoko tidak memiliki langkah yang jelas terhadap hal tersebut.

Kelemahan program 100 hari pemerintahan Abdullah Azwar Anas – Yusuf Widyatmoko, ternyata tidak hanya ketidakjelasan kebijakan fondasi tetapi juga minimnya kebijakan konkret yang dapat meyakinkan masyarakat atas kompetensi dan keberpihakan pemerintahan terhadap pelaku ekonomi lokal yang notabene pemilih (pemberi mandat) dalam Pemilukada yang lalu.

Bila dalam 100 hari tidak mampu menumbuhkan keyakinan masyarakat bahwa pemerintahan Abdullah Azwar Anas – Yusuf Widyatmoko akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, rasanya kita harus mengajukan pertanyaan, Mampukah Pemerintahan Abdullah Azwar Anas – Yusuf Widyatmoko mewujudkan Banyuwangi yang Lebih Baik.